Sejarah PAN

 

---

JAKARTA, PAN.OR.ID Partai politik memiliki posisi penting dalam sebuah negara demokrasi. Kehidupan partai politik di suatu negara demokrasi mencerminkan bagaimana kondisi kehidupan di negara tersebut. PAN sebagai partai yang lahir dari semangat anti tesis segala penyelewengan masa lalu, harus terus berada pada semangatnya. Reformasi sebagai jalan yang kita tempuh telah melahirkan banyak gagasan brillian yang diterima bersama dalam tatanan kehidupan baru ketatanegaraan kita. Pada masa-masa yang menentukan sepanjang kurun waktu 1998-2010 PAN telah memberikan sumbangsih yang berarti bagi bangsa Indonesia. PAN sebagai partai ideologis yang memiliki kekuatan gagasan reformasi di masa lalu adalah modal yang dapat dijadikan partai ini memiliki masa depan, sebagai partai kader dan partai massa. Telah mengalami kristalisasi berbagai gagasan penting, pembangunan karakter dan nilai-nilai perjuangan partai.


Sejarah Berdirinya PAN
Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto; PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet.
PAN dideklarasasikan di Jakarta pada 23 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya.
Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia baru. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

PAN Tentukan Calon DKI 1 Saat HUT Partai

PAN.OR.ID Partai Amanat Nasional (PAN) akan menentukan siapa yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta saat peringatan ulang tahun partai itu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Bima Arya mengatakan, rencana untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 mendatang akan disampaikan pada Musyawarah Wilayah (Muswil) yang akan digelar bertepatan dengan ulang tahun PAN dan Rapat Kerja Nasional.
"Sekitar setelah lebaran itu paling lambat September," ujar Bima disela-sela acara diskusi bertajuk 'Mungkinkah Mahfud MD Ingin Jadi Capres 2014, di kantor Pusat Advokat dan Riset Rakyat Indonesia ( PARRA - Indonesia), Jalan Cempaka Putih Timur Blok L No. 27, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2011).
Menurut Bima, PAN memang sudah mengagendakan untuk mengadakan Muswil DKI ini pada akhir-akhir. Karena secara nasional PAN hanya menyisakan 3 wilayah yang belum melakukan Muswil yakini Kepulauan Riau, Bali dan Jakarta.
"Kalau soal Muswil memang kita sengaja untuk mengagendakan untuk muswil DKI ini terakhir, diseluruh Indonesia ini seluruhnya sudah kecuali 3, Kepri, Bali dan Jakarta. Jakarta ini flot akan menjadi muswil yang terakhir karena sekalugus rakernas dan ulang tahun PAN," katanya.
Dijelaskannya, sampai saat ini PAN masih belum bisa menentukan apakah akan mencalonkan tunggal dari partai atau berkoalisi dengan partai lainnya untuk mengusung calon Gubernur DKI Jakarta. Sebab PAN ingin mengetahui terlebih dahulu siapa saja kader yang pantas untuk diusung menjadi DKI 1 tersebut.
"kita baru saja melakukan survei internal, nah survei internal itu masih kita pelajari dan opsi-opsinya itu terbuka," katanya. Lebih lanjut, Bima mengatakan, berdasarkan keinginan kader, PAN diharapkan bisa menggandeng salah satu salon terkuat dan terpopuler yang masuk dalam bursa pencalonan. Karena dari beberapa bakal calon yang ada sedikitnya ada 3 bakal calon yang dianggap bisa dijadikan pasangan bagi kader PAN yang akan dicalonkan tersebut.
"Saat ini ada beberapa nama yang posisinya cukup bagus yah, kalau kita liat dari luar itu kan ada Rano Karno dan Foke ini masih bersaing. Kemudian yang berikutnya yang menantang itu ada Tantowi Yahya, ada Nachrowi dan Jan Farid," ungkapnya. (Sumber - inilah.com)

Demokrat Siap "Dikuliti" Nazaruddin di KPK

AKARTA - Tertangkapnya Muhammad Nazaruddin membuat lega Partai Demokrat. Demokrat mengaku siap bila Nazaruddin membeberkan dugaan keterlibatan sejumlah elite partai dalam perkara dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games.

Ketua DPP PD bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Didi Irawadi Syamsuddin menegaskan PD mendukung KPK mengusut tuntas kasus suap wisma atlet hingga tuntas.

"Penangkapan Nazaruddin baik bagi penegak hukum, bagaimana ke depan pengungkapan kasus ini, misteri ini. Kita berharap tuduhan Nazar tentu secara langsung akan disampaikan Nazar agar publik bisa melihat terang benderang," kata Didi kepada okezone, Senin (8/8/2011) malam.

Menurutnya, apapun yang akan diceritakan Nazaruddin mengenai dugaan keterlibatan elite Demokrat harus didukung fakta hukum yakni alat bukti termasuk keterangan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Apapun nyanyiannya tentu tidak perlu ada yang ditakuti oleh partai. Tetapi nyanyian Nazaruddin harus lebih dulu diuji KPK sesuai ketentuan hukum," jelasnya.

Anggota Komisi Hukum DPR ini berharap KPK menjamin keselamatan Nazaruddin karena diduga banyak pihak berkepentingan untuk melokalisiri dugaan keterlibatan pihak lain.

Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono kemarin pun melontarkan harapannya agar KPK mengusut tuntas perkara suap wisma atlet.
“Saya berharap Nazaruddin bisa membuka selengkap-lengkapnya, siapa pun dari partai mana pun, kalaupun itu ada kaitan dengan apa yang dilakukan, demi tegaknya kebenaran dan keadilan mesti dibuka,” ujar Yudhoyono.

JAKARTA - Tertangkapnya Muhammad Nazaruddin

Golkar, PKS & PAN Terjebak Manuver Sri Mulyani

Gembar-gembor tahun kerja oleh partai politik secara tak sadar buyar di tengah jalan. Nyatanya partai politik, terutama yang berada di Parlemen, justru sibuk membincangkan jagoannya dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang. Ini bermula dari kemunculan Sri Mulyani yang dielus-elus Partai SRI sebagai capres yang diusung dalam Pemilu 2014 mendatang.
Sejak kemunculan Partai SRI, partai politik di parlemen seperti Partai Golkar, PKS, PAN dan PDI Perjuangan ikut-ikutan memperbincangkan calon presiden Pemilu 2014. Tahun kerja yang dideklarasikan oleh partai politik itu nyatanya hanya menjadi pepesan kosong. Alih-alih bekerja untuk rakyat, partai politik menunjukkan karakter aslinya yakni kekuasaan yang menjadi tujuan utama.
PKS yang selama ini dikenal rapih dalam bermanuver juga turut latah menyuarakan calon presiden. Dua nama dimunculkan politisi PKS Zulkifliemansyah yakni Chairul Tanjung dan Djoko Suyanto sebagai alternatif agar publik tidak disuguhi figur seperti Sri Mulyani, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto.
Di Partai Golkar juga demikian. Meski malu-malu menyebut nama Ketua Umum Aburizal Bakrie, Partai Golkar mengelus beberapa nama tokoh Golkar seperti Aburizal Bakrie dan Jusuf Kalla. "Lazimnya, ketua umum yang dicalonkan," ujar Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam sebuah kesempatan.
Setali tiga uang PAN. Partai berlambang matahari terbit ini juga menyorongkan nama Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014 mendatang. "Nama-nama baru yang sekarang sering muncul di media massa untuk jadi presiden memang potensial. Tapi, kemampuannya masih di bawah rata-rata dan belum menonjol seperti Hatta," kata Ketua MPP PAN Amien Rais.
Sementara pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro menilai kemunculan Partai SRI dengan mengusung Sri Mulyani sebagai Capres 2014 menjadi pemicu bagi partai politik lainnya mengeluarkan nama jagoannya.
"Sebetulnya partai politik lainnya telah mengelus jagoannya masing-masing. Setelah Partai SRI memunculkan Sri Mulyani, partai politik semakin terpicu untuk mengeluarkan jagonya masing-masing," katanya kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (7/8/2011).
Siti mengkritik perilaku partai politik di eksekutif dan legislatif yang tak lagi mencerminkan representasi masyarakat. Kebijakan yang semestinya mencerminkan kepentingan publik absen dihadirkan oleh legislatif. "Mereka lebih sibuk mengurusi politik. Bagaimana bisa berkuasa dan terpilih kembali," kritiknya.
Klaim tahun kerja yang selama ini didengungkan partai politik buyar di tengah jalan. Nyatanya, kini partai politik justru sibuk mengurus pencapresan yang sejatinya masih lama. Jika kondisinya seperti ini, ekspektasi publik terhadap partai politik kian memudar. Kini terbukti, partai politik hanya sibuk mengurus bagaimana merebut kekuasaan semata. [mdr]